Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2015
Pencabutan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka LKPP No. 1 Tahun 2015
Peraturan Kepala LKPP tentang E-Tendering

Pepres No. 4 Tahun 2015
Peraturann Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Perka LKPP No. 17 Tahun 2012
Perka LKPP No.17 Tahun 2012 tentang e-Purchasing
Perka LKPP No. 3 Tahun 2012
Perka LKPP No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
Perka LKPP No. 18 Tahun 2012
Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang e-Tendering
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010
Pepres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004
Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003
Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2003
Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha